oleh

Pengambilan e-KTP Tak Boleh Diwakili, Puspa: Menjaga Keamanan Data

MAKASSAR, INIKATA.com – Pengambilan elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) menuai kritikan. Ratusan masyarakat memprotes sistem pengambilan e-KTP tidak boleh diwakilkan, sehingga dianggap memperlambat pelayanan.

Kepala Disdukcapil Makassar, Aryati Puspa Abady, mengatakan, secara blak-blakan sekaitan hal tersebut. Hal ini mengacu pada UU Pemendagri No.8 Tahun 2016 pasal 5 ayat 1 poin 12 dan 13.

“Menerima e-KTP dan melakukan verifikasi melalui pemadanan sidik jari penduduk 1:1 (satu banding satu). Sementara data jika sama diberikan kepada penduduk, jika data tidak sama tidak diberikan,” jelasnya.

Puspa mengatakan ada proses aktivasi yang harus dilakukan setiap pemegang e-KTP yaitu pemadanan data dan sidik jari, proses sidik jari inilah yang tidak mungkin diwakilkan.

“Ini untuk menjaga keamanan data. Jadi misalnya tertera namanya eros, e-KTP nya harus tertulis Eros disitu. Kalau sudah sesuai langsung sidik jari, kalau cocok pada saat perekaman langsung diaktifkan,” terangnya.

Memiliki kartu elektronik belum tentu aktif. Sebab, belum memadankan sidik jari pemegang hal ini sekaligus menutup ruang percaloan, sehingga jika ada yang memiliki e-KTP tapi diwakili saat mengambil maka dipastikan KTP yang bersangkutan tidak aktif.

“Memang banyak yang mengkritik saya. Tapi saya kerja tidak butuh pujian, tapi saya kerja benar. Daripada dikemudian hari bermasalah KTPnya orang. Kan yang bersangkutan sendiri yang repot jika mengurus di imigrasi, di bank atau pun untuk kepentingan lainnya terus KTP-nya tertolak,” pungkasnya. (Fadli)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed