oleh

Sidrap Dianjurkan Tekan Belanja untuk Ringankan Beban APBD

SIDRAP, INIKATA.com – Masalah keuangan daerah, hampir dipastikan menghantui kelangsungan pembangunan di Sidrap

Pasalnya, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pokok TA 2019 diprediksi mengalami beban berat, sehingga dibutuhkan penekanan belanja dan menutup kebocoran pendapatan.

Salah seorang pemerhati kebijakan publik, Baharuddin Andang, di Pangkajene, Sidrap, Minggu (21/10/2018), memandang perlu adanya proteksi dalam hal penganggaran.

Menurutnya, untuk stabilisasi APBD, kata mantan anggota DPRD Sidrap itu, perlu ada kebijakan angggaran, terutama di belanja modal.

“Untuk efisiensi belanja modal, mutlak harus dilakukan di semua OPD. Termasuk dalam membatasi perjalanan dinas keluar propinsi,” jelasnya.

Baharuddin Andang yang merupakan salah seorang kandidat Doktor Administrasi Kebijakan Publik UNM mengatakan, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) secara signifikan saat ini sulit dilakukan.

Gel nails first appeared in the U.S. in the early 1980s, Nail art
but were met with limited success. At the time, Nail salon
the manufacturers of gel lights and the gel itself had not joined forces, summer gel nails
not yet recognizing the need to precisely match the intensity of the light to the photoinitiators in the gel.gel nail polish for sale
Nail techs and clients soon found out that ­using the wrong light or applying too much gel caused a burning sensation on the client’s fingertips.summer gel nails
Additionally, education on gel application was limited, leaving nail techs in the dark about the product, and home-use ­systems were introduced around the same time, damaging the reputation of salon-use systems by ­association.Nail care
Nail gel

Kata dia, paling tidak, hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan pendapatan adalah memaksimalkan pengawasan.

“Setidaknya, jika ada potensi kebocoran pendapatan, harus segera ditutup. Lain dari itu, harus memaksimalkan dana perimbangan dari pusat,” katanya.

Baharuddin menambahkan, kondisi transisi pimpinan daerah di Sidrap saat ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh elit perumus kebijakan.

Bagaimana pun, kata Baharuddin, penetapan APBD tidak boleh terlambat atau melewati batas waktu yang telah ditetapkan berdasarkan PP No. 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang telah diubah menjadi PP No 65 tahun 2010.

“Kalau terlambat, pasti dikenakan sanksi berupa penundaan pencairan dana insentif daerah sebanyak 25 % dari DAU,” jelasnya. (MAN)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed