oleh

Refleksi Terapan Pengajaran Hots Pada Daerah 3T

INIKATA.com – Guru sebagai garda terdepan diberikan amanah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Poros utama kemajuan pendidikan ada di tangan guru, sehingga kompetensi guru menjadi pertaruhan di manapun mereka ditugaskan. Kurikulum pengajaran dalam pendidikan formal menjadi rambu-rambu dalam transformasi keilmuan ke peserta didik, maka dalam Ujian Nasional (UN) kali ini juga menjadi evaluasi dari tugas utama yang telah dilakukan seorang guru. Kurikulum 2013 mengintegrasikan pola pengajaran HOTS (Higher Order Thingking Skill) kemampuan berpikir tingkat tinggi dengan menjadikan proses pengajaran dalam pembelajaran dengan mengajak peserta didik memecahkan masalah, berpikir kritis dan berargumen, kreatif, serta kemampuan mengambil keputusan. Tujuan dari pengajaran HOTS mengantarkan peserta didik memiliki pengetahuan awal yang cukup untuk menggunakan kemampuan berpikir tingkat tingginya yang diadaptasikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik guna memiliki nilai kecakapan atau kompetensi abad-21 di tengah tuntutan zaman yang berkembang pesat.

Terapan pengajaran HOTS melalui dimensi pembelajaran analisis, evaluasi dan kreasi menjadikan peserta didik sebagai aktor utama (pelakon) dalam sesi pembelajaran, sehingga guru diminta menjadi fasilitator yang handal dan kreatif dalam menyajikan pembelajaran. Tantangan yang dihadapi pada implementasi model pembelajaran HOTS dalam penerapannya di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) pun begitu kompleks. Daerah tertinggal merupakan kebijakan pemerintah, tertuang dalam Perpres Nomor 131/2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal 2015-2019. Disebutkan, daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Indikator ketertinggalan itu diukur dari perekonomian masyarakat; sumber daya manusia; keuangan daerah; aksesibilitas; dan karakteristik daerah.

Terapan pengajaran HOTS pada daerah tertinggal menuai peta persoalan yang patut menjadi referensi bagi penentu kebijakan dalam mengevaluasi kemajuan pendidikan di Indonesia khususnya dalam menjadikan anak-anak daerah tertinggal memiliki kecakapan abad-21. Persoalan pertama yang dihadapi ketika pengajaran HOTS diterapkan pada daerah 3T adalah tingkat kompleksitas (kesulitan dan kerumitan). Guru belum mampu memahami perinsip dasar model pengajaran berbasis HOTS, mengingat keterbatasan kompetensi dimilikinya. Ditambah tingkat keterserapan peserta didik sangat lambat. Kerumitan HOTS mengantarkan peserta didik menganalisis tingkat tinggi dan butuh memakan waktu dan pendalaman yang berulang-ulang di balik rambu-rambu pembelajaran yang ditetapkan. Kedua, daya dukung. Kurikulum mengintegrasikan pengajaran HOTS berbasis digital sehingga unsur sarana dan prasarana, biaya operasional pendidikan, manajemen sekolah, ketersediaan tenaga, dan kepedulianstakeholders sekolah sangat diperlukan sebagai akses penunjang pembelajaran.

Peta persoalan berikutnya adalah intake (tingkat kemampuan rata-rata peserta didik). Perinsip dasar peningkatan kemampuan rata-rata peserta didik sejak dini telah terbentuk dan dibangun ketika memasuki satuan pendidikan dasar. Sehingga tahapan ketika memasuki tingkat lanjutan, kompetensi yang diberikan berupa kualifikasi yang berperan untuk karir mereka. Realita yang ada, tidak adanya korelasi perinsip dasar dalam peningkatan kemampuan rata-rata peserta didik dalam satuan pendidikan. Sebagai gambaran dalam jenjang sekolah dasar, Peserta didik diberi pengalaman dalam berpikir bagaimana cara duduk, berjalan, dan berlari yang baik termasuk gerak dasar dalam bertindak. Kemudian tahapan SMP, peserta didik dibekali kemampuan aturan bermain dalam bertindak, sehingga tingkat menengah atas, mereka sudah diajarkan strategi dalam bertindak. Hal lain yang turut memengaruhi pengajaran HOTS pada daerah 3T atau tertinggal, adalah sosial-ekonomi, asupan gizi, dan karakteristik demografi masyarakatnya.

Bagi sekolah daerah tertinggal yang peserta didiknya melaksanakan UN kali ini turut mendapatkan butir soal tingkat HOTS. Pertanyaannya, sudah siapkah anak didik kita menyelesaikan soal tersebut dan sudah terserapkah materi pembelajaran HOTS yang diberikan oleh guru kepada peserta didiknya? Untuk daerah tertinggal dari temuan persoalan di atas, masih butuh kerja keras. Hasilnya pun akan dapat diukur dalam evaluasi pelaksanaan Ujian Nasional (UN) untuk tahun ajaran 2018/2019 yang dilaksanakan pada masing-masing satuan pendidikan tahun ini.

Meskipun terapan pengajaran HOTS pada daerah tertinggal bukan keharusan dan HOTS tidak dijadikan bumerang bagi sekolah karena dianggap mampu mengajak peserta didik kreatif dan kritis. Akan tetapi, benturan peta persoalan dalam implementasinya di lapangan yang bersifat kompleksitas, daya dukung, dan intake perlu menjadi perhatian lebih oleh penentu kebijakan terutama dalam hal pendampingan kepada guru-guru daerah tertinggal guna meningkatan kompetensi pedagogik dan profesionalnya sebagai upaya percepatan pembangunan pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan di daerah 3T perlu dikelola secara khusus dan sungguh-sungguh, agar daerah 3T dapat segera maju bersama sejajar dengan daerah lain. Begitupun anak-anak bangsa di daerah tertinggal dapat diberikan kesempatan untuk bersaing secara global sebagai bagian dari misi menciptakan generasi emas Indonesia. (**)

Penulis : Adri Hamjan, S.Pd.,Gr.
Pekerjaan : Guru Garis Depan (GGD) Kabupaten Jeneponto.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkini