oleh

Beredar Dua Versi Rekomendasi Hak Angket

MAKASSAR, INIKATA.com Ada dua versi poin-poin rekomendasi hak angket beredar pasca rapat paripurna. Versi pertama berdasarkan hasil rapat pimpinan dewan yang hanya memutuskan dua poin kesimpulan dan satu rekomendasi.

Sementara, versi kedua terdapat 7 poin rekomendasi yang salahsatunya meminta Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memeriksa, mengadili Gubernur Nurdin Abdullah.

Rekomendasi yang dibacakan dan diserahkan Kadir Halid dalam rapat paripurna itu, berbeda dengan dokumen rekomendasi yang diperoleh Fraksi PKS, PDIP, dan PAN.

“Tadi itu pak kadir berimprofisasi menambah dari poin. Ini adalah dokumen yang dibawa kerapat pimpinan, yang jadi berita acara kan ini (dua poin kesimpulan dan satu rekomendasi),” kata Ketua Fraksi PKS, Ariady Arsal.

“Menyampaikan laporan ini tentang kesimpulan dan temuan-temuan dari panitia angket ke pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan untuk ditindaklanjuti kepada pihak-pihak yang terkait yang dianggap perlu dan berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” bunyi rekomendasi yang diperlihatkan Ariadi.

Sementara itu, Ketua panitia hak angket, Kadir Halid membantah ada dua rekomendasi. Rekomendasi hak angket yang benar adalah yang termaktub dalam laporan setebal 86 halaman, laporan tersebut berisi 7 poin rekomendasi panitia hak angket berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukannya.

“Tidak ada dua versi. Ada tidak tanda tangan saya disitu? Jadi gak usah bingung,” tegas Kadir saat ditemui di DPRD Sulsel.

(Hendrik)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed