oleh

Kasus Perusakan Ruko di Makassar Jalan Di tempat 

MAKASSAR, INIKATA.com Kasus perusakan ruko, di Jalan Buru, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Sulsel, masih jalan ditempat. Bahkan sudah memakan waktu selama 3 tahun.
Olehnya itu, Irawati Lauw, korban menduga ada upaya kongkalikong sehingga kasus perusakan ruko yang telah menjerat dua orang tersangka masing-masing Jemis Kontaria (pengusaha emas) dan rekannya Edy Wardus sebagai tersangka tidak berjalan secara profesional.
“Kami sangat heran dengan kasus ini. Ruko saya kerusakannya jelas dan tiga kali memenangi persidangan baik gugatan praperadilan maupun gugatan perdata tapi tetap saja dianggap tak berarti oleh Jaksa maupun Penyidik. Kemana lagi kami warga kecil ini mengadu semua jalan sudah kami tempuh,” kata Irawati, Kamis (22/8/2019).
Irawati mengatakan kasus perusakan ruko yang ia laporkan sejak tahun 2016 silam kabarnya terancam dihentikan setelah berkas kedua tersangka dalam kasus tersebut bolak-balik dan tak ada tanda-tanda rampung hingga saat ini.
“Malah SPDP kedua tersangka dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Andi Fitriani ke penyidik. Itu ada dalam SP2HP yang diberikan penyidik Polda ke saya,” terang Irawati.
Ia berharap Kejaksaan Agung dan Mabes Polri turun tangan mengambil alih penanganan kasus perusakan ruko yang dilaporkannya namun terkesan dipermainkan oleh penyidik dan Jaksa Penuntut Umum Andi Fitriani.
“Apakah tersangka karena orang kaya dan seorang pengusaha ternama sehingga terkesan kebal hukum. Dimana keadilan ini. Mana itu janji Kajati dulu yang menyatakan kasus ini akan berakhir dipersidangan tidak setop di tahap penyidikan alias bolak-balik karena legal opini yang tak masuk akal alias irasionil,” terang Irawati.
Kuasa Hukum korban, Jermias Rarsina mengatakan perkara pidana dugaan perusakan ruko yang telah dilaporkan kliennya ke Polda Sulsel sejak tahun 2016 silam, hingga saat ini tak kunjung rampung. Malah, kata dia, perkara tersebut terancam dikaburkan.
“Kami barusan terima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tertanggal 21 Agustus 2019 dari penyidik Polda Sulsel. Dimana diberitahukan bahwa Jaksa mengembalikan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) atas perkara tersebut,” kata Jermias.
Alasan Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengembalikan SPDP perkara tersebut, beber Jermias, karena penyidik Polda Sulsel dengan waktu yang diberikan belum dapat memenuhi petunjuk Jaksa sebagai syarat kelengkapan berkas kedua tersangka dalam perkara perusakan ruko yang dimaksud.
“Sehingga Jaksa, Andi Fitriani beralasan tak ingin menunggu lama. Alhasil SPDP perkaranya pun dikembalikan. Perkara ini pun mandek bahkan terancam dikaburkan,” ujar Jermias.
Ia menilai akar permasalahan yang membuat perkara dugaan perusakan ruko yang dilaporkan kliennya mandek bahkan terancam kabur, karena keberadaan petunjuk Jaksa yang terkesan tidak masuk akal alias irasionil.
Petunjuk Jaksa, diakui Jermias, sangat mengherankan bahkan sama sekali tidak berkaitan dengan substansi pengembalian berkas perkara terdahulu (P.19) yakni terkait penjelasan vicarious liability atau pertanggungjawaban pengganti.
Seharusnya petunjuk yang dipakai Jaksa yakni menyarankan penyidik Kepolisian memeriksa ahli pidana untuk menerangkan unsur vicarious liability bukan mengarahkan memeriksa saksi lainnya.
“Irasionil petunjuk seperti itu, oleh karena yang bisa menjelaskan terminologi vicarious libiality adalah ahli, bukan saksi,” jelas Jermias.
Selain itu, poin petunjuk Jaksa lainnya yang dinilai Jermias sangat keliru, yakni menyimpulkan bahwa peristiwa membetel rumah/bangunan yang dilakukan oleh para buruh/pekerja bukan sebagai tindak pidana dan menyarankan pihak menempuh jalur sengketa perdata.
Jaksa merujuk pada putusan praperadilan terdahulu sewaktu para buruh ditetapkan tersangka oleh penyidik Polsek Wajo, Makassar.
“Padahal terhadap putusan praperadilan tersebut, kemudian dibenahi oleh pihak pelapor/korban yang selanjutnya mengajukan lagi laporan polisi baru ke Polda Sulsel,” beber Jermias.
Alhasilnya dari laporan kliennya ke Polda Sulsel itu, kemudian ditindaklanjuti dan penyidik Polda sulsel menetapkan dua orang tersangka masing-masing Jemis Kontaria dan Edy Wardus.
Belakangan kedua tersangka itu tak terima dan kemudian melakukan upaya hukum praperadilan di Pengadilan Negeri Makassar. Alhasil Hakim yang menyidangkan perkara gugatan praperadilan tersebut memutuskan menolak permohonan praperadilan yang diajukan oleh kedua tersangka. Dimana Hakim menyatakan penetapan tersangka terhadap keduanya sah demi hukum.
“Jadi secara hukum, petunjuk Jaksa yang menyatakan bahwa perkara tersebut tidak ada tindak pidana dan sebaiknya ditempuh secara penyelesaian perkara perdata, maka sesungguhnya telah masuk dalam ranah pemeriksaan perkara pokok yang kewenangannya harus dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Makassar,” urai Jermias
Tak hanya itu, pertimbangan Jaksa memberikan petunjuk berdasarkan putusan praperadilan terdahulu yang diajukan oleh para buruh sebelumnya yang mengatakan perkara tersebut bukan perkara pidana, seharusnya, kata Jermias perlu dipertimbangkan keabsahan dan legalitas putusannya.
Karena, beber dia, kliennya telah mengajukan keberatan atas putusan praperadilan yang dimaksud ke Badan Pengawasan Hakim dalam hal ini Komisi Yudhisial (KY).
KY kemudian, beber Jermias, telah mengeluarkan putusan pelanggaran kode etik dan pedoman prilaku Hakim kepada Hakim yang memutuskan perkara praperadilan yang diajukan oleh para buruh yang dimaksud. Yakni perkara No: 15/Pra.Pid/2016/PN. MKS di Pengadilan Negeri Makassar.
“Dalam putusannya bernomor 0064/L/KY/III/2017, KY memutuskan bahwa Hakim Praperadilan tersebut atas nama Cening Budiana terbukti melanggar kode etik dan pedoman prilaku Hakim atas putusan praperadilan yang diajukan oleh para buruh sebelumnya yang kemudian dijadikan dasar oleh Jaksa dalam memberikan petunjuk. Jadi jelas petunjuk Jaksa yang mendasar putusan praperadilan para buruh sangat keliru,” ungkap Jermias.
Dengan tak adanya kepastian hukum perkara pidana dugaan perusakan ruko milik kliennya tersebut, Jermias akan menempuh upaya hukum lebih lanjut dengan mengajukan laporan pengaduan resmi ke Jaksa Agung Muda bidang Pengawasan Kejaksaan Agung (Jamwas Kejagung) untuk menilai petunjuk Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) yang menjadi biang mandeknya perkara pidana dugaan perusakan ruko yang dilaporkan kliennya.
“Kami akan menuntut keadilan yang benar di mata hukum dengan mengajukan pengaduan resmi ke pengawasan Kejagung guna menilai petunjuk Jaksa yang kami anggap tidak masuk akal alias irasionil,” tegas Jermias.
Ia menilai pengembalian SPDP perkara oleh Jaksa ke penyidik Polda Sulsel, bukan harga mati bahwa perkara pidana dugaan perusakan ruko yang dilaporkan kliennya tersebut bisa berhenti. Tapi menurutnya, hal itu hanya sebuah administrasi internal di Kejakssaan.
“Yang terpenting sebagai interes poin hukumnya bahwa perkara pidana perusakan ruko tersebut telah dinyatakan sah penetapan tersangka karena telah memenuhi syarat formil penyidikan perkara yakni terdapat dua alat bukti yang cukup sebagai bukti permulaan,” Jermias menandaskan. (Anca)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed