oleh

Nurdin Abdullah Berpotensi Dicopot, Kadir Halid Blak-blakan Soal Pelanggarannya

MAKASSAR, INIKATA.com – Panitia hak angket Dewan Perwakilan Rakyar Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan telah mengeluarkan rekomendasi terkait hasil penyelidikan untuk dibahas di paripurna Senin (19/8/2019) mendatang.

Ketua panitia hak angket, Kadir Halid menuturkan, berdasarkan hasil kesimpulan panitia angket bahwa memang terjadi pelanggaran UU, baik UU baik nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, UU nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan.

“Termasuk kalau misalnya ada dugaan tindak pidana korupsi dan kerugian negara berarti masuk dalam UU nomor 31 tahun 1999 tentang tipikor,” jelas Kadir.

Iapun membeberkan beberapa poin dalam rekomendasi tersebut, salahsatunya panitia angket merekomendasikan, mengusulkan pada Mahkama Agung (MA) untuk menilai daripada pelanggaran UU yang telah dilakukan oleh Gubernur Sulsel.

“Yang kedua, mengusulkan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana yang terjadi,” tandas ketua panitia hak angket, Kadir Halid saat ditemui di kabtor DPRD Sulsel, Jumat (16/8/2019).

Yang ketiga kata dia, mengusulkan kepada pimpinan DPRD untuk melakukan pembinaan oleh mendagri untuk Wakil Gubernur Sulsel. Yang ke empat, mengusulkan kepada pimpinan DPRD untuk meminta pada ketua provensi melakukan pendidikan disiplin kepada OPD atau ASN yang telah melakukan pelanggaran disiplin yang selama ini terjadi dan ditemukan di sidang panitia angket.

“Ada beberapa nama yang melakukan kebijakan sehingga terjadi kegaduhan di sulsel. Itu merupakan poin penting yang menjadi kesimpulan panitia angket yang sudah diputuskan dalam rapat internal,” tutur Kadir.

Soal pemaksulan, Kadir Halid menjelaskan jika Mahkama Agung (MA) yang akan menindaklanjuti sesuai denan seluru berkas baik BAP, rekaman maupun video.

“Itupun MA yang menilai setelah misalnya ada prosesnya dan ada jangka waktunya, kemudian dikembalikan ke DPR lalu DPR melakukan hak menyatakan pendapat. Kalau ada unsur pelanggaran (hasil penelitian MA) berarti di maksulkan dong,” ujarnya. (Hendrik)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed