oleh

Panitia Hak Angket Rekomendasikan 7 Poin ini

MAKASSAR, INIKATA.com Panitia hak angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan telah resmi meyerahkan laporan hasil penelitiannya pada DPRD Sulsel, Jumat (23/8/2019).

Penyerahan tersebut melalui rapat paripurna yang sebelumnya diawali dengan rapat pimpinan (rapim) dewan. Rapat paripurna itu juga dihadiri oleh 57 dari 85 anggota dewan yang dimana ada tiga fraksi yakni PAN, PKS dan PDIP tidak hadir.

Pada rapat paripurna itu juga sebagai bentuk berakhirnya masa kerja Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket yang telah menjalankan tugas selama 47 hari.

Dalam rekomendasi hak angket yang berjudul ‘Dualisme Kepemimpinan di Internal Pemerintah Provinsi’. Bahwa berdasarkan kesimpulan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka pansus hak angket merekomendasikan sebagai berikut.

Ketua panitia hak angket, Kadir Halid menjelaskan, dalam rekomendasi yang berjumlah 7 poin tersebut tidak ada kata pemakzulan atau pemberhentian Gubernur Sulsel.

“Rekomendasi tidak pernah berubah. Tidak ada kata-kata pemakzulan, yang ada meminta kepada Mahkama Agung (MA) untuk memerikasa, mengadili dan menghukum itu kata-katanya disitu (dalam rekomendasi),” jelas Kadir syetelah rapat paripurna digelar.

Selain tiku kata dia, dalam rekomendasi tersenut juga ada Meninta pada Mahkama Agung Republik Indonesia untuk memeriksa, mengadili dan memutus terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.

Berikut 7 poin rekomendasi panitia hak angket DPRD Sulsel:

1. Meninta pada Mahkama Agung Republik Indonesia untuk memeriksa, mengadili dan memutus terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Meminta pada aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan KPK) untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana.

3. Meminta pada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia segera mengambil langkah-langkah normalisasi sistwm manajemen dan tata kelola pemerintahan di Provinsi Sulawesi Selatan.

4. Meminta pada Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan untuk memberhentikan dari jabatannya nama-nama terperiksa yang terbukti secara melawan hukum melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang pelanggaran prosedur dan substansi yakni: Drs. H. Asri Sahrun Said, Reza Zharkasyi, S.Kom, Bustanul Arifin SH, Dr. Muh. Basri M.Pd, Sri Wahyuni Nurdin SE. Ak M.Ad. Pemb, H. M. Taufik Fachruddin SE. MM, Ir, Salim Ar.

5. Meminta pada Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan agar mwlakukan pembubaran tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dan staf khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.

6. Meminta pada Gunernur Peovinsi Sulawesi Selatan agar mengembalikan jabatan tinggi pratama (JPT) pada posisi semula yang semula diberhentikan karena tidak sesuai prosedur dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

7. Meminta kepada DPRD Provinsi Sulawesi Selatan untuk menetapkan pendapat DPRD tentang adanya indikasi pelanggaran Undang-undang yang dilakukan oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.

(Hendrik)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed