oleh

Pj Walikota Makassar Lakukan Pelanggaran Berat, Kemendagri Hentikan Pengurusan e-KTP di Dukcpail

MAKASSAR, INIKATA.com – Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Prof Zudan Arif Fakrulloh menyebut, langkah Penjabat Wali Kota Makassar Iqbal Samad Suhaeb yang mengganti Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanpa persetujuan kemendagri merupakan pelanggaran berat.

Akibat dari kebijakan sepihak tersebut, Dirjen Dukcapil memutus sementara jaringan pengurusan kependudukan ke Dukcapil Makassar.

Ia mengungkapkan bahwa, pemutusan jaringan dilakukan lantaran Iqbal Suhaeb telah melanggar Undang-Undang Administrasi Kependudukan.

Penggantian posisi kepala Dukcapil di daerah tingkat II kata Zudan seharusnya dilakukan oleh kemedagri.

“Bukan kewenangan walikota, itu pelanggaran berat,” kata Prof Zudan, Rabu (21/8/2019).

Ia mengaku telah melayangkan teguran keras untuk Iqbal Suhaeb. Bahkan, dalam waktu dekat Dirjen Dukcapil akan ke Makassar untuk memeriksa langsung Iqbal Suhaeb.

“Pj walikota sudah saya tegur keras dengan surat, kami akan turun dengan tim irjen kemendagri ke Makassar untuk memeriksa pj walikota,” jelasnya.

Zudan pun menampik tuduhan Iqbal yang menyatakan bahwa pemutusan jaringan pelayanan di Dikcapil Makassar lantaran terjadi perpecahan di tubuh kemendagri.

“Tidak ada perselisihan di kemedagri, pemutusan dilakukan karena pj walikota melanggar uu adminduk,” ucap Zudan.

Sebelumnya, Iqbal Suhaeb mengatakan, terjadi perselisihan di tubuh kemedagri dalam menyikapi pengembalian jabatan yang dilakukan Iqbal Suhaeb pada 26 Juli 2019 lalu. Akibatnya, salah satu pihak memutus jaringan pelayanan untuk dukcapil Makassar.

“Dua kebijakan antara satu dirjen dengan dirjen lain. Sekarang kami meminta jalan tengah supaya mereka tidak berseteru,” ujar Iqbal. (Mawar)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed