oleh

KPK Gelar Desiminasi Wajib Pungut Pajak di Maros

MAROS, INIKATA.com – Kepala Koordinator Wilayah 8 KPK RI, Adlin Syah Malik Nasution gelar Desiminasi Wajib Pungut Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Parkir di ruang pola Kantor Bupati Maros bekerjasama Pemkab Maros dan Bank Sulselbar Cabang Maros, Rabu (11/9/2019).

Terselenggaranya desiminasi wajib pajak ini diminta oleh KPK untuk digelar, dimana peran KPK disini mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Maros.

“Perekam transaksi online ini kan sudah berjalan, mulai dari hotel, penginapan, restoran (rumah makan), tempat hiburan hingga parkir. Jadi kita mendorong Pemda bagaimana mengoptimalkan indikator daripada PAD,” ujarnya.

Lebih lanjut Choky panggilan akrab Kepala Koordinator Wilayah 8 KPK RI ini mengaku, Bank Sulsel milik Pemda sudah mengucurkan biaya untuk fasilitas alat perekam transaksi online dan lainnya. Olehnya, kita minta kepada Bupati dan pihak terkait serta teman teman media untuk memantau dan mengawasi.

“Saya di hotel kena pajak, saya makan kena pajak, jadi ini bukan uang pengusaha yang diambil, ini yang kita minta”, jelas Choky.

Sementara, Bupati Maros, Hatta Rahman memperingatkan para pelaku usaha, agar menggunakan alat perekam transaksi online atau tax monitoring system di setiap tempat usahanya. Seperti hotel, restoran (warung kopi/makan) dan parkir.

“Yang diutamakan pemasangan diprioritaska seperti di Bandara dulu. Dengan alat itu, mereka bisa menyadari bahwa hak pemda itu harus dikembalikan,” ujar Hatta.

Kata Hatta, uang yang harusnya masuk ke kas daerah tapi tidak dibayarkan itu sudah masuk kategori korupsi.

“Namun, untuk sementara ini kita masih sosialisasi dan persuasif. Kita memberi kesempatan satu bulan untuk pengawasan. Jadi kita turunkan dulu tim pengawasan, mulai dari Satpol PP, Kejaksaan, Polres dan Dispenda,” katanya, Kamis (12/9/2019).

Diketahui para pelaku usaha yang akan dipasangi alat perekam yakni, yang transaksinya besar seperti pemasukannya Rp 1 sampai 5 juta sehari.

Namun jika ada pengusaha yang bandel maka, tempat usahanya akan disegel dan dipasangi stiker.

Sementara alat rekam pajak di Kabupaten Maros sudah terpasang sekira 55, tinggal 10 alat perekam pajak yang belum aktif. Rencananya, kedepan akan dipasang 150 alat perekam. (sir)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkini