oleh

Rehab Bansos 10 SD Tuai Sorotan, Disdikbud Jeneponto Akui Tidak Dilibatkan

JENEPONTO, INIKATA.com – Adanya 10 sekolah dasar (SD) yang mendapatkan bantuan rehab bansos atau bantuan hibah di Jeneponto, ditambah 4 SD di Takalar menuai sorotan dari LSM dan masyarakat Jeneponto. Proyek ini dianggarkan sekitar Rp23,4 miliar menggunakan anggaran APBN 2019.

Menurut Pengawas Pembangunan SD Paranga, Kecamatan Batang, Rusdi, proyek tersebut dikelola oleh pemerintah pusat dan pelaksananya adalah pemerintah provinsi.

“Proyek itu dipihak ketigakan dan dikelola kontraktor pelaksana PT Zein Anugrah Perkasa, bukan dikelola kepala sekolah,” singkatnya.

Terkait hal itu, tokoh masyarakat yang juga Ketua LSM Lingkar, Agussalim Awing, menyoroti bantuan rehab Bansos yang diduga tidak transparan.

“Setiap sekolah tidak ditahu anggarannya karena yang terpasang gelondokan untuk 14 sekolah, bangunan SD Paranga salah satunya yang baru dibangun 2017 lalu tapi dirombak untuk dibangun bangunan baru. kenapa semuanya dikelola Pusat dan Provinsi, bukan Kabupaten?” tegas Agussalim.

Sedangkan, Kasi Sarana dan Prasarana (Sarpras) SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jeneponto, Jabal Nur, mengakui tidak tahu menahu terkait proyek rehab Bansos di sepuluh sekolah SD di Jeneponto.

“Awalnya saja kami rapat bersama, sesudahnya itu kami Dinas Pendidikan Jeneponto tidak dilibatkan karena itu kontrak pusat, sehingga tender semuanya ditentukan di pusat, kepala sekolah cuma menyediakan lahan, pelaksanaan proyek dikelola pusat,” terangnya.

Maka dari itu, pihaknya tidak tahu bagaimana kelanjutan proyek tersebut. Ia pun menyarankan, adanya transparansi penggunaan anggaran dan memasang papan proyek supaya masyarakat, media, dan LSM mengetahui kepastian penggunaan anggaran di tiap-tiap sekolah. (Kahar)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkini