oleh

Rapat Komisi DPRD Bulukumba dengan Mitra Kerja Tertutup, Ini Reaksi Kopel

BULUKUMBA, INIKATA.com – Rapat Komisi DPRD Bulukumba dengan mitra kerja dalam rangka pembahasan KUA PPAS Tahun Anggaran 2020 Disorot Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Bulukumba.

Kopel menilai tertutupnya semua rapat komisi DPRD yang pada dasarnya terbuka untuk umum bakal menimbulkan spekulasi di publik.

Surya Tim Pemantau DPRD Kopel Bulukumba menceritakan, berdasarkan dari hasil pantauanya, beberapa tim pemantau dilarang oleh staff DPRD untuk memantau jalannya persidangan. Pihak DPRD berdalih rapat itu sifatnya tertutup.

Namun justru dalih Sekretariar DPRD berbeda dengan penjelasan beberapa Anggota DPRD, di Komisi C misalnya, awalnya staf mengatakan rapat tertutup, setelah dirinya ketemu dengan Pimpinan DPRD dari Gerindra, Patudangi Azis, ternyata rapatnya adalah rapat terbuka.

“Begitupun dengn ketua Komisi C, Udin Hamzah, ia menyatakan rapat Komisi C terbuka. Selain itu, salah satu anggota Komisi C, Zulkifli (PDIP) juga menyatakan hal yang sama bahwa rapat Komisi C terbuka untuk umum,” bebernya.

“Sepertinya ini staff mau menguasai DPRD. Bahkan setelah rapat berakhir, staf Humas, Ibu Pipi kembali meloby anggota DPRD untuk menyatakan rapat besok tertutup untuk umum. Padahal, anggota DPRD (Komisi C) tidak keberatan dengan metode pemantauan yang dilakukan oleh Kopel,” imbuh Surya.

Selain itu, di Komisi A yang semula diisinkan oleh pimpinan dan anggota DPRD untuk memantau tiba-tiba didatangi oleh Staff Humas. Staf kata dia meminta tim pemantau keluar ruangan dengan alasan ada pembahasan urgen dan dinyatakan rapat tertutup.

“Tapi anehnya, pimpinan sidang dan peserta rapat tidak ada yang mengusulkan rapat tertutup, hanya staf yang menyatakan rapatnya tertutup,” jelasnya.

Begitu pun di Komisi B, pemantau rapat tidak bisa dilakukan karena sejak awal staf menyampaikan rapat tersebut adalah rapat tertutup.

Berbeda dengan Komisi D, pimpinan rapat yang memang melarang siapapun masuk ruangan kecuali peserta rapat.

“Ini ada apa, kok rapatnya tertutup. Padahal yang dibahas itu adalah kepentingan publik, bukan rahasia negara,” urai Surya.

Menurut dia, berdasarkan PP 12/2018 setiap rapat di DPRD bersifat terbuka, termasuk rapat rapat di Komisi. “Kalaupun ada rapat tertutup itu bukan karena keinginan DPRD tapi berdasarkan dengan UU, terutaman UU KIP,” ungkapnya.

Dengan tertutupnya rapat di Komisi D, kata dia, pimpinan Komisi D telah mengabaikan hak publik untuk mendapatkan informasi secara cepat, murah. Selain itu, juga telah mengabaikan prinsip transparansi sebagai salah satu prinsip dalam penyusunan APBD.

“Harusnya DPRD membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut menyaksikan pembahasan KUA PPAS tersebut baik secara langsung maupun melalui media sosial yang disiarkan secara langsung,” terang Surya.

Dengan Sikap Staf DPRD terutama bagian humas yang terkesan tertutup ini, Kopel Bulukumba mendesak Pimpinan DPRD untuk mengevaluasi sistem fasilitasi sekretariat DPRD.

“Sekretariat harus paham tugasnya, jangan bertindak seperti anggota DPRD atau bahkan melewati kewenangan DPRD. Harusnya humas dapat menyiarkan langsung rapat-rapat seperti ini, bukan melarang. Dengan disiarkannya secara langsung rapat-rapat di DPRD, selain sebagai pemenuhan hak publik untuk mendapatkan informasi, juga memberikan dampak positif bagi DPRD,” kata Surya.

Sementara itu Sekertaris dewan (Sekwan) Daud Kahal yang di konfirmasi, Kamis 14/11/2019) mengatakan, terkait pelarangan orang luar mengikuti rapat Komisi DPRD dengan mitra kerja yang bukan peserta undangan di larang masuk, itu hasil dari diskusi Sekertariat DPRD dengan semua pimpinan rapat komisi .

Dimana pertemuan tersebut, memutuskan, rapat komisi tertutup. Ia menjelaskan, bahwa rapat di komisi DPRD tidak terbuka kerena hasilnya belum bisa di konsumsi oleh publik, sebab keputusan rapat belum final dan mengikat

“Jadi yang bukan tamu undangan di larang masuk dan meliput di dalam ruangan rapat, itu mekanisme rapat yang di sepakati bersama dari hasil diskusi kami dengan Pimpinan Rapat Komisi,” jelas Daud Kahal

“Kami serahkan penuh kepada pimpinan dan peserta rapat, kami cuman mengusulkan. Jika ada komisi DPRD, rapatnya terbuka bagi publik itu kembali kepada keputusan mereka,” imbuhnya. (dirman)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkini